Trend Prevalensi Stunting Terus Turun, Wabup Situbondo Puji Kinerja OPD
SITUBONDO - Wakil Bupati Situbondo, Nyai. Hj. Khoirani membuka acara Internalisasi 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), Jumat (12/10/2023). Acara tersebut berlangsung di Pendapa Arya Situbondo.
Dalam kesempatan itu, perempuan yang akrab disapa Nyai Khoi ini mengapresiasi penanganan stunting antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemkab Situbondo. Sehingga angka stunting di Kota Santri mengalami penurunan.
"Trend prevalensi Balita stunting di Kabupaten Situbondi berdasarkan hasil survei Status Gizi Indonesia Tahun 2022 berada di angka 30,9 persen. Sedangkan berdasarkan bulan timbang pada Tahun 2023 trend prevalensi Balita stunting mengalami penurunan. Di mana pada bulan Februari berada di angka 7,15 persen dan bulan Agustus ada di angka 5,55 persen. Hal tersebut menunjukan progres yang cukup signifikan," ujarnya.
Namun orang nomor dua di Kota Santri ini meminta jajaran OPD tidak boleh lengah. Upaya pencegahan dan penanganan stunting harus dilakukan secara serius dan komitmen yang solid dalam menanggulangi permaslaahan stunting.
"Seluruh program yang telah dirancang hendaknya dapat dilaksanakan dengan maksimal. Berdasarkan peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, pendekatan pencegahan lahir balita stunting salah satunya melalui pendampingan keluarga, sehingga siklus terjadinya stunting dapat di antidipasi atau bahkan dicegah," tambah Nyai Khoi.
Menurutnya, perlu ada formulasi kebijakan dan strategi yang tepat untuk percepatan penurunan stunting.
Kabupaten Situbondo telah memiliki beberapa inovasi program penurunan stunting. Seperti aplikadi Sibestu (Situbondo Bebas Stunting) yang merangkum aksi penurunan stunting, konsultasi online catin, dan pemberian sembako kepada keluarga stunting yang berisiko stunting memiliki Balita.
"Langkah lainya yang diupayakan oleh Pemkab Situbondo dalam mengatasi penurunan stunting, yaitu dengan kegiatan internalisasi 1000 hari pertama kehidupan (HPK). Berbagai kegiatan telah dilakukan oleh DP3AP2KB yang telah berkolabirasi dengan berbagai lintas sektor seperti PKK, Dinas Kesehtaan dan Universitas Ibrahimy serta sektor-sektor terkait lainya. Kegiatan tersebut sebagai salah satu bentuk upaya percepatan penurunan stunting melalui intervensi sensitif," pungkasnya.
Intervensi sensitif yang dimaksud kata Nyai Khoi adalah pendampingan bagi calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca salin dan ibu balita yang di lakukan oleh tim pendamping keluarga (TPK) yang tersebar di 17 kecamatan sebanyak 1.587 orang, pelaksanaan SOTH yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan orang tua dalam hal pola asuh. Soth ini telah di laksanakan di 136 desa yang diikuti oleh kekuarga yang mempunyai Balita.
Kemudian, edukasi gizi, pencegahan anemia dan kekerasan seksual yang di lakukan oleh duta genre dengan sasaran remaja usia 15-19 tahun sejumlah 4.873 siswa, pusat pelayanan keluarga sejahtera (Pusyangatra) yang ada di 17 balai penyuluhan KB, yang bertujuan untuk mberikam layanan informasi dan konseling keluarga, penyuluhan bangga kencana dan perceoatan penurunan stunting dengan sasaran remaja, pasangan usia subur, ibu hamil dan ibu Balita. Selanjutnya, pelayanan KB semua metode dengan capaian MOP tertinggi di Jawa Timur sebanyak 200 Akseptor.
"Dengan berbagai kegiatan tersebut tugas kita sebagai orang tua dapat memaksimalkan
program yang telah diupayakan oleh Pemkab Situbondo sebagai bekal bagi anak-anak kita dengan memberikan nutrisi dan pengaduhan terbaik demi masa depan bangsa yang lebih cemerlang. Hal ini tentunya selaras dengan visi Bupati Situbomdo dalam mewujudkan masyaraakt Situbondo yang Berjaya (berakhlak, sejahtera, adil dan berdaya) sebagai wujud upaya dari misi Bupati nomor dua. Yaitu membangun masyarakat Situbondo sehat, cerdas," pungkas Wabup Situbondo.
Sementara itu, Kepala Dinas DP3AP2KB Situbondo, Imam Darmaji mengatakan, tugas pokok dan fungsi DP3AP2KB memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Supaya warga mengetahui tentang kasus stunting.“Ya memang tupoksi DP3AP2KB dalam kasus stunting kita melakukan advokasi melalui penyuluhan dan sosialisasi," ujarnya.
Imam menyampaikan, kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan oleh dinas DPA3AP2KB. Akan tetapi banyak pihak yang dilibatkan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Sehingga masyarakat pun mulai paham bahaya dari kasus tersebut.
"DP3P2KB juga melakukan pendampingan terhadap keluarga beresiko stunting. Kami membentuk tim pendamping keluarga (TPK) jumlahnya di Kabupaten Situbondo sebanyak 529 tim atau 1.587 orang,” jelasnya.
Selain itu, Imam menjelaskan, penanganan stunting melibatkan sejumlah OPD. Sehingga dapat mempercepat penanganan kasus stunting. "Yang terlibat itu Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan dan Perikanan. Untuk perbaikan penyediaan pangan ada Dinas Pertanian. Juga penyediaan sanitasi dan air bersih ini ada Dinas PUPP," tutupnya.
(Prokopim Situbondo)
Dibaca : 335X
