Bupati Situbondo Nilai Pembangunan Brigif dan Yonif Buka Peluang Usaha Baru

Situbondo - Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyebut rencana pembangunan Brigade Infanteri (Brigif) dan Batalion Infanteri (Yonif) Teritorial Pembangunan di Kabupaten Situbondo akan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat.

Menurut Bupati yang akrab disapa Mas Rio tersebut, keberadaan satuan baru TNI Angkatan Darat itu tidak hanya memperkuat sektor keamanan, tetapi juga berpotensi menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah.

“Awalnya memang belum ada rencana pembangunan Batalion TP di sini, sehingga saya mengusulkan agar Situbondo menjadi lokasi pembangunan. Keberadaan batalion ini sangat menguntungkan bagi daerah, baik dari sisi keamanan maupun ekonomi,” kata Mas Rio usai mendampingi Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin meninjau lokasi pembangunan di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Rabu (3/6/2026).

Mas Rio menjelaskan, nantinya lebih dari seribu personel TNI akan menetap di Kabupaten Situbondo setelah pembangunan Brigif dan Yonif Teritorial Pembangunan rampung.

Kondisi tersebut diyakini akan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di sekitar kawasan pembangunan.

“Bayangkan nanti ada lebih dari seribu pasukan yang menetap di Situbondo. Perputaran uang akan meningkat dan tentu akan berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, keberadaan ribuan anggota TNI juga dinilai akan membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan baru bagi warga setempat.

Berbagai sektor usaha kecil diperkirakan ikut berkembang, mulai dari jasa cukur rambut, laundry, warung makan, hingga kebutuhan harian lainnya.

“Lowongan kerja akan bertambah, seperti tukang cukur rambut, laundry, rumah makan, dan usaha lainnya. Tidak mungkin nanti para anggota itu cukur rambut dan mencuci pakaian ke luar Situbondo,” katanya.

Diketahui, pembangunan Brigif dan Yonif Teritorial Pembangunan direncanakan berlokasi di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo.

Saat ini, pembangunan tahap awal masih menunggu penerbitan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dari Kementerian Kehutanan.

 

(Diskominfo Situbondo)

Dibaca : 3X