Tak Main-Main, Pemkab Situbondo Gelontorkan Anggaran Rp60 Miliar untuk Program UHC

SITUBONDO - Pemkab Situbondo tak main-main dalam pemenuhan Universal Health Coverage (UHC) bagi seluruh penduduknya. Hal ini dibuktikan dengan penandatanganan adendum rencana kerja Pemkab dan BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi, Jumat, 01 Agustus 2025.

Perpanjangan kerja sama ini bertujuan untuk memastikan seluruh warga Kabupaten Situbondo terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang didaftarkan oleh Pemkab Situbondo.

Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo menegaskan, keseriusannya dalam menjaga sinergitas dengan BPJS Kesehatan. Menurutnya pelayanan kesehatan yang prima harus menjadi prioritas utama di wilayahnya.

"Saya sangat ingin menjaga sinergitas dengan BPJS Kesehatan. Harapan kami ingin pelayanan yang prima, yang optimal. Saya bilang ke tenaga kesehatan (Nakes) di Puskesmas dan rumah sakit di Situbondo untuk never say no pada masyarakat yang mengakses pelayanan kesehatan, jangan ditolak. Dan menurut saya, BPJS Kesehatan juga harus bilang begitu," ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati yang akrab disapa Mas Rio ini menyampaikan, komitmen ini tidak hanya sebatas pernyataan, namun juga dukungan finansial dengan mengalokasikan anggaran yang signifikan. Untuk tahun 2025, Pemkab Situbondo menganggarkan sekitar Rp60 miliar untuk pemenuhan UHC.

Tidak hanya itu, kata Mas Rio, sebagai langkah antisipatif dan peningkatan cakupan, anggaran di tahun 2026 diperkirakan akan dinaikkan sesuai kebutuhan UHC. Ketersediaan anggaran yang masif ini menjadi bukti nyata kesungguhan Pemkab Situbondo dalam menjamin hak kesehatan bagi setiap warganya.

"Berkali-kali disampaikan bahwa kesehatan warga situbondo merupakan prioritas, jangankan Rp60 miliar, Rp100 miliar pun kami sediakan, karena kesehatan merupakan mandatory spending. Bagi saya itu adalah momentum untuk indeks pembangunan manusia. Kesehatan, pendidikan, infrastruktur itu adalah hal yang harus diutamakan dari kegiatan-kegiatan yang lain," bebernya.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi, Titus Sri Hardianto mengapresiasi Pemkab Situbondo atas perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) UHC tersebut. Menurutnya pelaksanaan program JKN di Kabupaten Situbondo telah mengikuti ketentuan Undang-undang.

"Terima kasih sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo yang telah mempercayakan jaminan kesehatan sebagian besar penduduknya kepada BPJS Kesehatan. Tentu ini sudah sejalan dengan apa yang menjadi program dari pemerintah pusat dan juga sudah tertuang dalam regulasi yang ada, bahwa setiap jaminan kesehatan yang ada di daerah itu wajib disinergikan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)," jelas Titus.

Titus juga melaporkan perkembangan kepesertaan JKN di Situbondo. Hingga akhir Juli 2025, cakupan kepesertaan telah mencapai 97,19 persen dari total penduduk.

"Untuk mempertahankan status UHC, cakupan ini harus mencapai 98 persen pada bulan September. Artinya tinggal sedikit lagi," kata Titus optimis.

Ia mengungkapkan, mengenai keaktifan peserta, angkanya saat ini berada di 73,74 persen, sedikit di bawah syarat minimal 80 persen. Titus meyakini angka ini juga bisa segera tercapai. Ia juga menambahkan bahwa Kementerian Sosial telah menyediakan kuota bagi penduduk Situbondo agar dicover oleh negara melalui APBN, yang mana saat ini kuota tersebut sedang dalam proses pemenuhan.

"Izin menyampaikan juga, bahwasanya dari Kementerian Sosial itu mempunyai kuota bagi penduduk Situbondo untuk dicover negara melalui APBN, yang mana posisi eksisting sekarang yang sudah masuk di data Kementerian Sosial itu masih di bawah kuota. Artinya, untuk segmen PBI APBD itu masih ada potensi untuk bisa ditingkatkan lagi," terang Titus.

Ia memperkirakan ada sekitar 7.000 jiwa yang bisa dioptimalkan. Dengan menindaklanjuti potensi ini, cakupan kepesertaan bisa meningkat tidak hanya 98 persen, tapi bisa mencapai 99 persen bahkan 100 persen.

Perjanjian adendum ini, sambung Titus, menjadi langkah penting. Awalnya, anggaran yang dialokasikan hanya mencukupi untuk sembilan bulan. "Namun, berkat komitmen luar biasa dari bapak bupati dan jajarannya, anggaran sepakat ditambah. Sehingga perjanjian UHC dapat diperpanjang hingga akhir tahun, memastikan warga Situbondo tetap mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan," pungkasnya.

(Diskominfo Situbondo)

Dibaca : 73X