Sarasehan dengan ASN Situbondo, Kepala BKN RI Zudan Arif: Pemda Harus Ketat Kelola Cashflow

SITUBONDO - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Zudan Arif Fakrulloh, mengingatkan pentingnya pengelolaan risiko keuangan dan operasional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo. Hal tersebut disampaikannya dalam Sarasehan bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Situbondo, Jumat 10 April 2026.

Prof Zudan menekankan agar pemerintah daerah berhati-hati dalam mengelola arus kas (cashflow), terutama dalam memenuhi berbagai kewajiban belanja daerah.

"Kepala yang menangani keuangan harus betul-betul menghitung, berapa uang yang bisa besok cair, ini harus hati-hati," ujarnya.

Ia juga meminta agar laporan kondisi keuangan disampaikan secara rutin kepada kepala daerah sebagai langkah mitigasi awal untuk mencegah gagal bayar.

"Setiap tanggal 25 harus lapor Pak Bupati, Pak cashflow kita tinggal sekian untuk membayar outsourcing, bayar obat. Kalau dananya belum masuk, untuk bayar kewajiban cukup atau tidak, lapor. Itu mitigasi pertama, jadi jangan sampai gagal bayar," tegasnya.

Selain itu, Prof Zudan menyoroti pentingnya optimalisasi pendapatan daerah, khususnya dari sektor pajak dan retribusi. Ia mencontohkan perlunya evaluasi capaian target pendapatan sejak triwulan pertama.

"Kalau sekiranya target pajak, PAD, pajak retribusi sampai triwulan pertama baru 15 persen dari target, padahal seharusnya 25 persen, besok ngejarnya di triwulan berapa. Jadi harus dihitung dari awal," katanya.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu fokus pada sumber-sumber pendapatan yang potensial, seperti pajak restoran, hotel, serta pajak kendaraan bermotor.

"Kita hitung bagian-bagian yang jelas. PBB masuk berapa, pajak kendaraan bermotor berapa persen yang tertib membayar. Di situ pintu-pintu PAD, di pajak retribusi hotel, restoran, pajak kendaraan bermotor," jelasnya.

Selain risiko keuangan, Prof Zudan juga mengingatkan adanya risiko operasional yang harus diantisipasi oleh pemerintah daerah.

"Risiko operasional itu risiko yang terjadi karena tugas kita tidak dapat berjalan baik, misalnya listrik mati, obat-obatan tidak dapat dibeli, rumah sakit AC-nya mati, rumah sakit kebanjiran. Bagian ini harus mampu kita cegah dengan menyiapkan perangkat-perangkat," ungkapnya.

Ia juga mendorong penerapan digitalisasi dalam pelayanan pemerintahan sebagai solusi untuk meminimalisasi risiko operasional, termasuk penerapan sistem kerja fleksibel.

"Di BKN, work from home seminggu dua kali. Pelayanan 100 persen digital. Saya tanda tangan dari mana saja, memimpin rapat dari mana saja. Layanan sudah tanpa tatap muka, cukup upload ke My ASN atau ASN Digital. Jadi selesai dalam satu genggaman," pungkasnya.

 

(Diskominfo Situbondo)

Dibaca : 22X