Pemkab Situbondo Salurkan Insentif RT/RW dan TP PKK: Apresiasi untuk Garda Terdepan Pelayanan Warga

SITUBONDO — Pemerintah Kabupaten Situbondo kembali menunjukkan komitmennya terhadap peningkatan layanan publik di tingkat desa.

Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Pemkab Situbondo menyalurkan insentif bagi Ketua RT, Ketua RW, serta TP PKK yang tersebar di 136 desa dan kelurahan di 17 kecamatan. Penyaluran dilakukan serentak pada Rabu, 19 November 2025.

Salah satu titik penyerahan berada di Kecamatan Jangkar, yang dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Situbondo, Ulfiyah.

Turut hadir Kepala DPMD Situbondo, jajaran Forkopimcam Jangkar, serta sejumlah undangan. Acara berlangsung khidmat dengan antusiasme para penerima insentif.

Wakil Bupati Ulfiyah menegaskan bahwa pemberian insentif ini bukan sekadar bantuan finansial, tetapi bentuk penghargaan pemerintah daerah terhadap peran vital para Ketua RT, RW, dan kader TP PKK di lapangan.

“Ketua RT dan RW memperoleh insentif Rp500.000 per tahun, sedangkan TP PKK mendapat insentif Rp200.000 per tahun. Pemberian ini merupakan wujud kepedulian pemerintah daerah karena mereka adalah ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat terbawah,” ujarnya.

Menurut Wabup, tugas para Ketua RT dan RW jauh dari kata ringan. Mereka menjadi penghubung utama warga dengan pemerintah, mulai dari pelayanan administrasi kependudukan hingga pengurusan berbagai surat pengantar.

Sementara TP PKK berperan sentral dalam layanan posyandu dan kegiatan pemberdayaan keluarga.

“Beban kerja mereka cukup berat, terutama dalam melayani berbagai keperluan warga di desanya masing-masing,” tambahnya.

Ulfiyah juga menekankan bahwa RT, RW, dan TP PKK merupakan titik tumpu keberhasilan program pemerintah daerah.

Karena itu, meski nilai insentif masih terbatas, pemerintah ingin memastikan adanya bentuk apresiasi yang berkelanjutan.

“Jumlahnya mungkin belum sebanding dengan pengabdian mereka. Tapi jangan melihat dari besaran nilai, lihat dari kepedulian Pemkab Situbondo,” kata Wabup.

Penyaluran insentif tersebut menjadi pengingat bahwa penguatan pelayanan publik tidak hanya terjadi di level pemerintahan formal, tetapi juga di pundak para tokoh masyarakat dan kader desa yang bekerja langsung dengan warga setiap hari.

 

(Diskominfo Situbondo)

Dibaca : 58X