Pemkab Situbondo Kaji Kenaikan Insentif Kader Posyandu

SITUBONDO - Pemkab Situbondo melalui Dinas Kesehatan setempat tengah mengkaji untuk menaikkan insentif ribuan kader Posyandu. Rencana tersebut lantaran adanya Integrasi Layanan Primer (ILP), sehingga kader Posyandu diharuskan mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, dokter Sandy Hendrayono mengatakan, ke depan Dinas Kesehatan akan melaksanakan ILP. Sehingga, kader Posyandu diwajibkan untuk melakukan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS).

"ILP lebih mengutamakan pada pemberdayaan masyarakat. Nanti kader Posyandu harus sudah tahu di wilayahnya masing-masing, mana sih yang punya penyakit stroke, mana yang punya penyakit darah tinggi, mana yang punya penyakit kencing manis. Jadi kader-kader Posyandu lebih tahu dari pada tenaga kesehatan," ujarnya, Senin, 14 Oktober 2024.

Dengan bertambahnya tugas kader Posyandu ini, kata dokter Sandy, dinas kesehatan bakal mengkaji kenaikan insentif kader Posyandu. "Maka dari itu kader-kader ini akan lebih aktif dari sebelumnya. Kami atas nama dinas kesehatan mungkin di tahun-tahun ke depan akan ditambah insentifnya," imbuhnya.

Pada ILP sendiri, sambung Mantan Direktur RSUD Besuki ini, ada tiga sumber anggaran. Yakni bantuan operasional kesehatan (BOK) Kementerian Kesehatan, anggaran desa (DD), dan APBD.

"Dengan adanya ILP ini BOK akan ditambah oleh kementerian kesehatan, nah ini bagaimana nanti kami usulkan anggaran BOK Puskesmas bisa untuk insentif kader Posyandu. Kedua ada dari DD nanti kami cari regulasinya yang memperbolehkan memberikan insentif kepada kader Posyandu. Ketiga dari Pemkab Situbondo melalui dinas kesehatan. Nanti di mana yang paling banyak ya saya mengikuti regulasinya itu," tegasnya.

Namun dokter Sandy belum bisa menyampaikan besaran kenaikan insentif kader Posyandu ini. "Kalau jumlah kader itu ada sekitar 6 ribu lebih. Belum tahu naik berapa kami lihat regulasinya dulu. Kalau saat ini masih Rp500 ribu per tahun," pungkasnya.

Dibaca : 158X