OJK Dorong Penguatan Ekosistem Keuangan Inklusif untuk Kembangkan Potensi Pasir Putih Situbondo

SITUBONDO – Pemerintah Kabupaten Situbondo bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember mendorong penguatan ekosistem keuangan inklusif sebagai salah satu strategi mengembangkan potensi pariwisata dan ekonomi di kawasan Pasir Putih.

Hal tersebut disampaikan Kepala OJK Jember Aris Budiman saat bertemu dengan Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo atau Mas Rio di Pendopo Rakyat, Selasa (1/9/2026).

Dalam pertemuan tersebut, OJK Jember menyampaikan sejumlah gagasan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi Kabupaten Situbondo, khususnya dengan menjadikan kawasan Pasir Putih sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi daerah.

Aris menjelaskan, salah satu gagasan yang ditawarkan adalah membangun ekosistem keuangan inklusif di kawasan Pasir Putih.

Ekosistem tersebut tidak hanya berfokus pada sektor pariwisata, tetapi juga mencakup berbagai usaha yang berkaitan dengan kawasan tersebut.

"Kalau kita bicara ekosistem maka semua usaha yang terkait di situ, terkait dengan kuliner, craft atau kerajinan, perdagangan, termasuk juga perikanan dan budidaya yang ada di sana. Kita gabungkan dalam satu ekosistem ekonomi atau keuangan inklusif," ujarnya.

Menurutnya, pengembangan ekosistem tersebut juga dapat mencakup skema kemitraan dan pembiayaan yang mendukung pelaku usaha di kawasan Pasir Putih.

Gagasan kedua yang disampaikan OJK adalah pengembangan pembiayaan biru atau blue financing melalui konsep BLUE SEA Financing. Konsep tersebut diarahkan untuk mendukung keberlanjutan ekosistem, memperkuat sektor kelautan dan perikanan, sekaligus membuka akses pembiayaan yang lebih luas.

"SEA ini merupakan singkatan dari Sustainability, Ecosystem, dan Access. Kita ingin mendorong supaya ekosistem yang ada tadi keberlanjutannya terjaga, ekosistemnya terbentuk secara solid, dan aksesnya terbuka secara luas," jelas Aris.

OJK, kata dia, akan mendorong agar pelaku usaha di sektor perikanan dan kelautan dapat terhubung dengan lembaga jasa keuangan, baik perbankan maupun perusahaan asuransi.

Selanjutnya, OJK juga mendorong penguatan rantai pasok dan rantai nilai dari sektor-sektor tersebut. Langkah itu dinilai penting untuk meningkatkan perputaran ekonomi sekaligus memperkuat kontribusi sektor unggulan terhadap perekonomian Situbondo.

Aris menyebut, struktur perekonomian Situbondo masih ditopang sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang kontribusinya mencapai lebih dari 25 persen. Namun, penyaluran kredit perbankan pada sektor tersebut masih berada di kisaran 16 persen.

"Artinya kan belum inline. Kita dorong supaya nanti penyaluran pembiayaan bisa lebih mendukung sektor-sektor yang menjadi backbone perekonomian Situbondo," katanya.

Dalam kesempatan itu, Aris juga menyoroti angka Non-Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah di Kabupaten Situbondo yang tercatat cukup tinggi, yakni sekitar 29,8 persen.

Namun, ia menegaskan bahwa angka tersebut tidak serta-merta menggambarkan kondisi perekonomian masyarakat dan seluruh pelaku usaha di Situbondo.
Menurutnya, tingginya NPL tersebut mayoritas dipengaruhi oleh kredit korporasi yang berasal dari sejumlah debitur besar.

Pinjaman tersebut dilakukan melalui kantor pusat perusahaan di Jakarta, tetapi karena lokasi perusahaan berada di Situbondo, pencatatannya masuk dalam angka NPL Situbondo.

"Ini bukan NPL secara keseluruhan, tapi beberapa debitur korporasi yang pinjamannya itu dari kantor pusat di Jakarta. Memang karena lokasinya ada di sini, maka tercatatnya itu di sini," terangnya.

Aris mengingatkan agar kondisi tersebut tidak menjadi persepsi tunggal bagi calon investor yang hendak menanamkan modal di Situbondo. Investor, menurutnya, perlu melihat data secara lebih detail agar mendapatkan gambaran yang utuh mengenai kondisi perekonomian daerah.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengakui tingginya NPL menjadi perhatian serius karena dapat memengaruhi persepsi investor terhadap daerah.

Mas Rio menyebut, berdasarkan paparan OJK, angka NPL Situbondo jauh lebih tinggi dibandingkan sejumlah kabupaten lain di kawasan Tapal Kuda. Ia menilai kondisi tersebut perlu segera ditangani.

"Bayangkan, itu orang mau investasi Situbondo pasti baca itu. Saya pun kalau jadi investor mau investasi Situbondo saya baca itu. Nah, itu yang membuat investor agak sulit masuk ke Situbondo," ungkapnya.

Bupati menegaskan, Pemerintah Kabupaten Situbondo akan mendorong penyelesaian persoalan kredit bermasalah tersebut melalui berbagai jalur yang memungkinkan.

Meski demikian, Mas Rio meminta masyarakat dan calon investor tidak melihat tingginya NPL sebagai gambaran keseluruhan kondisi usaha di Situbondo. Sebab, menurutnya, persoalan tersebut lebih banyak terkonsentrasi pada satu-dua korporasi besar.

"Investor tidak perlu khawatir karena titik sebarannya tidak di semua lini, tapi hanya di satu-dua korporasi besar," tegasnya.

Sementara itu, terkait pengembangan Pasir Putih, Aris mengatakan OJK ingin menangkap momentum beroperasinya jalan tol untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Situbondo.

Pasir Putih diharapkan menjadi destinasi yang mampu membuat wisatawan berhenti lebih lama dan membelanjakan uangnya di Situbondo. Dengan demikian, manfaat ekonomi dari sektor pariwisata dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat dan pelaku usaha lokal.

"Kita mengejar momentum pembukaan tol. Harapannya ketika tol itu dibuka, orang keluar itu sudah baca ada destinasi wisata Pasir Putih. Mereka habis waktunya di Pasir Putih, habis uangnya di Pasir Putih," ujarnya.

Menurut Aris, semakin lama wisatawan tinggal dan semakin besar transaksi ekonomi yang terjadi di Situbondo, maka semakin besar pula perputaran uang yang dapat menggerakkan perekonomian daerah.

Karena itu, OJK menilai pengembangan pariwisata Pasir Putih beserta ekosistem usaha di sekitarnya dapat menjadi salah satu motor penggerak perekonomian Situbondo ke depan.

 

(Diskominfo Situbondo)

Dibaca : 71X