Langkah Berani Mas Rio: Ubah Budaya Birokrasi, Bawa Situbondo Raih Penghargaan DetikJatim Awards 2025

SITUBONDO – Transformasi birokrasi di Kabupaten Situbondo bukan lagi sekadar wacana. Di bawah kepemimpinan Bupati Yusuf Rio Wahyu Prayogo, perubahan sistem pemerintahan yang berbasis meritokrasi kini berbuah nyata: penghargaan demi penghargaan terus mengalir.

Setelah sukses meraih apresiasi dari Kompas, CNN Indonesia, dan Radar Situbondo, kini giliran DetikJatim Awards 2025 yang memberikan penghormatan khusus bagi Situbondo sebagai penerima Anugerah Program Inovasi Pembangunan Terpuji.

“Ini apresiasi atas kerja keras kita semua. Mudah-mudahan Situbondo bisa terus naik kelas dan masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari birokrasi yang berubah, terutama dalam peningkatan kualitas SDM,” ujar Bupati Rio usai menerima penghargaan, Rabu (5/11/2025).

Dari Birokrasi Berbasis “Kedekatan” Menuju Sistem Merit

Tak banyak kepala daerah berani mengguncang tatanan birokrasi lama yang sarat dengan politik praktis. Namun Bupati Rio mengambil langkah berani sejak awal masa jabatannya: memutus mata rantai birokrasi berbasis loyalitas politik dan menggantinya dengan sistem yang menilai kinerja serta kompetensi.

Langkah penting dilakukan pada Maret 2025, ketika 45 pejabat pelaksana tugas (Plt) ditunjuk melalui seleksi terbuka berbasis integritas dan kinerja, bukan faktor kedekatan. Keputusan ini menjadi simbol pergeseran paradigma: birokrasi bukan lagi ruang balas budi politik, melainkan arena profesionalitas.

“Birokrasi itu tergantung pada kepala daerahnya. Kalau bupatinya punya visi dan karakter yang kuat, pemerintahan pasti berjalan baik,” tegas Rio.

Selain sistem promosi jabatan yang transparan, kini setiap calon pejabat wajib memaparkan program kerja dan rencana anggaran agar selaras dengan visi pembangunan daerah. Kebijakan ini menutup peluang politik jabatan dan memperkuat fondasi meritokrasi di tubuh ASN Situbondo.

Kolaborasi dan Inovasi: Kunci Perubahan Nyata

Reformasi birokrasi Situbondo tidak berjalan sendirian. Pemerintah daerah aktif menggandeng berbagai lembaga nasional. Bersama Ombudsman RI, Pemkab meluncurkan sistem Ricall, yang memastikan setiap pengaduan masyarakat ditangani cepat dan terukur.

Selain itu, kerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI) turut memperkuat kapasitas ASN melalui pelatihan kepemimpinan dan inovasi pelayanan publik.

Kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa Situbondo tengah menapaki jalur baru: membangun birokrasi bukan dari ruang rapat semata, tetapi dari kerja lintas institusi dan sinergi kebijakan.

Efek Domino: Ekonomi Tumbuh, Situbondo Naik Kelas

Keberhasilan reformasi birokrasi di Situbondo menimbulkan efek domino yang signifikan terhadap sektor ekonomi. Dengan perizinan yang cepat dan proses administrasi yang efisien, Situbondo kini dikenal sebagai daerah ramah investasi.

Lingkungan usaha yang kondusif menarik perhatian investor di bidang industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Pemerintah pusat pun memberi pengakuan: Kementerian UMKM RI menetapkan Situbondo sebagai Kabupaten UMKM, karena keberhasilannya membangun ekonomi kerakyatan dan memberdayakan pelaku usaha kecil menengah.

Sektor pariwisata juga berkembang pesat. Destinasi unggulan seperti Baluran, Kampung Kerapu, dan kawasan wisata religi Asembagus terus digenjot untuk menjadi penopang ekonomi lokal.

Tak hanya itu, Bank Indonesia (BI) turut menobatkan Situbondo sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di kawasan Sekarkijang (Situbondo–Banyuwangi–Bondowoso–Jember) — sebuah capaian yang menegaskan Situbondo kini menjadi pusat pertumbuhan baru di tapal kuda Jawa Timur.

Birokrasi yang Melayani, Masyarakat yang Percaya

Dampak perubahan kini mulai terasa di masyarakat. Pelayanan publik menjadi lebih cepat, transparan, dan responsif. Pemerintah daerah membuka ruang dialog dengan warga, memperbaiki sistem administrasi, dan menumbuhkan budaya kerja yang fokus pada hasil.

Kepercayaan publik pun meningkat. Situbondo kini dikenal bukan lagi sebagai kabupaten yang tertinggal, melainkan sebagai daerah progresif dan melayani.

Namun, Bupati Rio menegaskan perjuangan belum usai. “Tantangan ke depan adalah menjaga konsistensi meritokrasi, memperkuat netralitas ASN, serta memperluas kolaborasi dengan lembaga seperti KPK dan BPKP dalam memperkuat tata kelola pemerintahan bersih,” ujarnya.

Dengan landasan kebijakan yang kuat, dukungan kolaboratif, dan kepemimpinan yang visioner, Situbondo kini resmi “naik kelas” — bukan hanya di atas panggung penghargaan, tapi di hati masyarakat yang merasakan perubahan nyata.

“Penghargaan-penghargaan ini saya persembahkan untuk masyarakat Situbondo tercinta,” tutup Bupati Rio.

 

(Diskominfo Situbondo)

Dibaca : 82X