Atasi Stunting, Pemkab Situbondo Percepat Progam Genting

SITUBONDO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo berkomitmen untuk mempercepat penanganan stunting. Salah satunya, dengan mempercepat Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting).

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Genting di Aula Lantai II Pemkab Situbondo, Selasa, 09 September 2025.

Kepala DP3AP2KB Kabupaten Situbondo Imam Darmaji dalam laporannya mengatakan, program Genting merupakan program nasional yang berbasis gotong royong. "Adanya gerakan orang tua asuh cegah stunting atau Genting ini diharapkan bisa menekan angka prevelensi di Kabupaten Situbondo," ungkapnya.

Rakor itu, sambung Imam, diikuti sekitar 100 orang. Yang terdiri dari jajaran Forkopimda, OPD terkait, Camat, koordinator penyuluh KB, akademi, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan.

"Program Genting ini harus disukseskan bersama. Sehingga bisa berjalan dengan maksimal," ujarnya.

Imam menjelaskan, bahwa gerakan orang tua asuh cegah stunting ini sudah ada sejak tahun 2021. Di mana waktu itu dipelopori oleh TNI-AD.

"Hampir semua Pangdam dan Dandim ini diangkat sebagai orang tua asuh. Di Polri Pak Kapolri dan jajarannya juga sudah mencanangkan orang tua asuh," tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo, Wawan Setiawan mengatakan, bahwa program Genting merupakan gerakan berbasis gotong royong yang menghubungkan orang tua asuh dengan keluarga berisiko stunting. 

Dukungan yang diberikan tidak hanya berupa bantuan nutrisi, tetapi juga intervensi non-nutrisi. Seperti jambanisasi, rumah layak huni, hingga akses air bersih. “Upaya ini harus dilakukan secara terukur, terutama pada periode emas 1.000 hari pertama kehidupan," ucapnya.

Menurutnya, standar nasional mengatur, bahwa bantuan nutrisi setidaknya senilai Rp15 ribu per hari. Namun, Pemkab Situbondo menetapkan kebijakan fleksibel dengan besaran minimal Rp10 ribu per hari agar masyarakat luas dapat berpartisipasi.

"Yang penting ada kesinambungan bantuan. Baik tiga bulan, enam bulan, bahkan hingga dua tahun," imbuh Sekda Wawan.

Sebagai bentuk payung hukum, lanjut Wawan, Bupati Situbondo telah menerbitkan Surat Keputusan TPG serta Surat Edaran Nomor 100.3.4.2/51 431 001/2025. Surat edaran tersebut mewajibkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kepala OPD, direktur Perusda, kepala desa/lurah, hingga pimpinan organisasi non-pemerintah, untuk berkolaborasi aktif dalam program Genting.

"Program ini menyasar kelompok rentan yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, baduta 0 sampai 23 bulan, dan Balita usia 24 sampai 59 bulan. Mereka akan mendapatkan dukungan baik nutrisi maupun non-nutrisi sesuai hasil verifikasi data keluarga risiko stunting yang dilakukan desa atau kelurahan," bebernya. 

Kata Wawan, data terbaru menunjukkan partisipasi masyarakat dalam program Genting sudah mulai tumbuh. Saat ini terdapat tiga mitra perorangan, 18 komunitas/LSM, dua dari pihak swasta. Sementara, dari kalangan BUMN dan media masih belum ada keterlibatan. "Pemkab berharap semakin banyak pihak ikut mendaftarkan diri sebagai orang tua asuh sehingga cakupan intervensi semakin luas," tuturnya.

Wawan menyatakan, Bupati Situbondo dalam surat edarannya juga menegaskan, bahwa mekanisme penyaluran bantuan dapat dilakukan langsung oleh orang tua asuh maupun melalui program Detik Berharga (Sedekah Stunting untuk Keluarga Prasejahtera) yang dikelola DP3AP2KB. 

"Transparansi dijamin karena semua bantuan tercatat melalui rekening resmi Bank Jatim atas nama pengelola program," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua TP-PKK Kabupaten Situbondo Husna Laili mengatakan, penanganan stunting menjadi tanggung jawab bersama. Baik itu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga desa.

"Nah menurut data terbaru angka prevelensi stunting di Kabupaten Situbondo ada di angka 10,06 persen. Ini mengalami peningkatan dari sebelumnya sekitar 4 persen," ujarnya.

 

(Diskominfo Situbondo)

Dibaca : 115X