Pemkab Situbondo Sampaikan Rancangan KUA-PPAS 2027, Fokus Infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan

Situbondo – Pemerintah Kabupaten Situbondo menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Situbondo, Senin (24/8/2026).

 

Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan sebesar Rp1.292.769.853.638. Sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp1.356.439.009.968.

 

Dengan demikian, terdapat proyeksi defisit anggaran sebesar sekitar Rp63,6 miliar yang akan ditutup melalui skema pembiayaan daerah.

 

Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengatakan, penyusunan KUA-PPAS 2027 tetap mengacu pada visi dan misi pembangunan daerah. Pemerintah daerah memberikan perhatian khusus terhadap tiga sektor pelayanan dasar, yakni infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

 

“Untuk infrastruktur pendidikan kita mendapatkan porsi rehabilitasi yang relatif besar. Selain itu, perbaikan jalan juga menjadi perhatian serius,” ujar Bupati yang akrab disapa Mas Rio seusai rapat paripurna.

 

Mas Rio mengatakan, Pemkab Situbondo juga membuka peluang melakukan intervensi terhadap perbaikan jalan desa yang mengalami kerusakan, terutama bagi desa yang memiliki keterbatasan anggaran.

 

Namun, intervensi tersebut harus didahului dengan mekanisme pelimpahan aset yang jelas kepada pemerintah kabupaten.

 

“Kami siap melakukan intervensi anggaran ke jalan desa, asalkan ada mekanisme pelimpahan aset yang jelas ke kabupaten terlebih dahulu,” katanya.

 

Di sektor kesehatan, Pemkab Situbondo tetap berkomitmen memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui program BPJS Kesehatan.

 

Untuk mendukung program tersebut, disiapkan anggaran sekitar Rp69 miliar sesuai dengan kebutuhan yang disampaikan pihak BPJS untuk tahun berjalan.

 

Menurut Mas Rio, salah satu tantangan dalam pelaksanaan program tersebut adalah sinkronisasi data penerima layanan kesehatan.

 

“Dinamika perbedaan data di lapangan masih sangat tinggi. Kami sedang melakukan konsolidasi data agar seluruh warga Situbondo terlayani dengan optimal tanpa ada yang terlewat,” tegasnya.

 

Selain itu, Mas Rio menyoroti beban belanja rutin daerah yang masih cukup besar. Saat ini, belanja rutin berada di kisaran Rp550 miliar. Jika digabung dengan belanja untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), jumlahnya mencapai sekitar Rp770 miliar.

 

Menurutnya, apabila pembiayaan gaji guru PPPK nantinya resmi dialihkan kepada pemerintah pusat, kondisi tersebut akan memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi daerah.

 

“Jika beban PPPK diambil alih pusat, ruang fiskal kita akan jauh lebih longgar untuk mendanai pembangunan infrastruktur lainnya,” jelasnya.

 

Dalam kesempatan tersebut, Mas Rio juga menyampaikan hasil evaluasi terhadap kondisi jalan di Kabupaten Situbondo.

 

Ia menyebut terdapat perbedaan antara data tingkat kemantapan jalan yang tercantum dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati Tahun 2023 dengan hasil pengecekan lapangan terbaru yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum.

 

Dalam LPJ Bupati Tahun 2023, tingkat kemantapan jalan tercatat mencapai 84 persen. Namun, berdasarkan pengecekan ulang, kondisi riil jalan mantap diperkirakan berada pada kisaran 62 hingga 67 persen.

 

“Perbedaan data ini yang membuat kami menetapkan penanganan jalan rusak sebagai prioritas utama. Aspirasi dari dewan juga mayoritas berfokus pada perbaikan jalan,” ungkapnya.

 

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Situbondo Mahbub Junaidi mengatakan, DPRD siap membahas Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan mekanisme dan tahapan yang berlaku.

 

Pembahasan akan dilakukan mulai dari tingkat komisi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kemudian dilanjutkan oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

 

“Kami harus memastikan program kerja setiap OPD sejalan dengan tema dan prioritas pembangunan daerah tahun 2027,” kata Mahbub.

 

Ia mengakui kondisi fiskal daerah pada 2027 cukup menantang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, DPRD akan mencermati setiap program dan kegiatan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

 

Meski demikian, DPRD bersama pemerintah daerah sepakat menempatkan sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sebagai prioritas pembangunan.

 

Selain itu, DPRD juga memastikan pemenuhan belanja wajib atau mandatory spending, termasuk alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen serta pemenuhan alokasi minimal untuk sektor kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Penyampaian Rancangan KUA-PPAS 2027 tersebut menjadi tahap awal pembahasan bersama antara Pemerintah Kabupaten Situbondo dan DPRD dalam menentukan arah kebijakan anggaran dan prioritas pembangunan daerah untuk tahun mendatang.

 

(Kominfo Situbondo)

Dibaca : 41X